Imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada driver ojek online atau ojol harus dipatuhi perusahaan penyedia layanan transportasi online.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul berpendapat, perusahaan transportasi online seperti Gojek jangan berlindung di balik status kemitraan.
“Karena pekerja (driver ojol) itu penyumbang utama bisnis mereka berjalan. Ada sisi manusia yang harus dimanusiakan,” kata Adib saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/3).
Terkait THR ini, menurut Adib adalah problem tahunan yang terus jadi polemik tak terselesaikan menjelang perayaan hari raya. Padahal para driver ojol juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik di tahun-tahun pemilu.
Oleh karena itu, Adib meminta agar Presiden Joko Widodo mengambil sikap, setidaknya membela sisi kemanusiaan bagi para driver ojol.
Salah satunya mengevaluasi Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pemilik perusahaan transportasi online Gojek.
“Pecat Nadiem Makarim, atau kasih THR. Itu menurut saya langkah bijak yang bisa dilakukan Jokowi,” pinta Adib.
Daripada, lanjut Adib, publik menilai perusahaan yang berafiliasi dengan kekuasaan seolah dengan mudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO merespons imbauan Kemnaker untuk membayar THR kepada driver ojol.
SVP Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo mengatakan, hubungan antara perusahaan dengan driver bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.
“Berdasarkan ketentuan Permenaker 5/2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi melalui keterangan resminya, Rabu (20/3).
