Pengamat politik sekaligus Direktur Data Politik Indonesia, Catur Nugroho menyoroti potensi Presiden Jokowi berlabuh ke Partai Golkar dari PDIP seusai lepas jabatan presiden pada Oktober 2024.
Adapun, isu hengkangnya Presiden Jokowi ke Golkar sempat berhembus karena adanya dugaan hubungan tak harmonis dengan PDIP.
Menurut Catur, kemungkinan Jokowi gabung ke Golkar cukup berpeluang besar setelah partai besutan Airlangga Hartarto tersebut masuk ke pemerintahan.
"Semenjak Golkar bergabung di kabinet Jokowi, sudah ada 'ketertarikan' Jokowi untuk menjadikan Golkar sebagai kekuatan penyeimbang atas kekuatan PDIP yang merupakan partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019," kata Catur, Sabtu (2/3/2024).
Catur Nugroho menjelaskan situasi Jokowi di PDIP pun kurang baik jika mengincar jabatan sebagai ketua umum (Ketum) atau pimpinan partai meski menjadi kader paling berprestasi.
Menurut dia, situasi tersebut memungkinkan Jokowi untuk berlabuh ke Golkar dan mendapat kesempatan besar sebagai pimpinan partai.
"Melihat kecil peluang Jokowi untuk menjadi pimpinan tertinggi di PDI-P meskipun merupakan kader yang paling berprestasi, wajar jika akhirnya Jokowi melirik Golkar untuk dijadikan kendaraan politik setelah selesai masa jabatan presiden Oktober nanti," jelasnya.
Selain itu, Catur menilai Jokowi berpeluang besar menjadi pimpinan Partai Golkar, karena rekam jejak partai berlambang pohon beringing tersebut tidak dimiliki kekuatan tertentu.
Menurutnya, Golkar menjadi salah satu partai besar di Indonesia yang cukup kuat mengimbangi PDIP, tetapi tidak dimiliki salah satu kelompok.
"Dibandingkan partai lain yang ada 'pemiliknya', seperti PDI-P, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat, Partai Golkar adalah satu-satunya partai besar di Indonesia yang tidak dimiliki oleh keluarga atau kelompok tertentu. Jadi, akan sangat mudah bagi Jokowi untuk bisa menjadi nakhoda di partai berlambang pohon beringin tersebut," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 Jusuf Kalla alias JK menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung ke Partai Golkar seusai tak lagi menjabat sebagai kepala negara.
JK mengatakan semua orang termasuk Jokowi memiliki kesempatan untuk menjadi kader Golkar.
Namun, dia menegaskan hal tersebut tentu dengan syarat-syarat tertentu.
"Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi dengan syarat-syarat bergabung saja, apa yang tidak boleh,” kata dia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Kendati demikian, JK menjelaskan Jokowi tidak bisa langsung menjabat sebagai ketua umum, jika baru bergabung ke Golkar.
Sebab, JK menuturkan syarat agar bisa menjadi ketua umum Golkar adalah kader tersebut harus memiliki pengalaman sebagai pengurus partai minimal lima tahun.
“Semua orang bisa (gabung Golkar), kamu pun juga bisa, boleh. Tapi, kalau untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimum 5 tahun harus punya pengurus,” jelasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi bkasa soal isu Jokowi akan pindah ke Golkar.
Namun, dia menilai terdapat hal baik apabila Presiden Jokowi berlabung ke Golkar.
"Baik, bagus bagus saja. Pak Jokowi, kan, tokoh nasional, milik semua partai," ujar Airlangga, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Airlangga enggan mengungkap informasi soal kepindahan Presiden Jokowi ke Golkar dari PDIP.
"Seperti yang saya katakan, tokoh nasional, dimiliki semua partai," imbuhnya.
