Usai penetapan hasil pemilu 2024 kursi parlemen yang ditetapkan KPU, muncul “ketegangan” antara PDIP dan Golkar terkait posisi ketua DPR.
Pada pemilu 2024, PDIP menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029.
Terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berlaku saat ini, para pengamat menilai PDIP sebagai pemenang berpeluang lebih besar untuk mempertahankan takhta di Senayan.
Ketentuan Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebutkan Presiden DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai yang mempunyai jumlah kursi DPR terbanyak.
Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa undang-undang MD3 sedang direvisi, yang dapat menggeser kursi Ketua DPR dari pemenang pemilu.
PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014.
Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kursi ketua DPR.
Pasalnya Golkar didukung sejumlah partai kemudian menginisiasi revisi UU MD3, dan partai berlambang pohon beringin itu berhasil menempatkan kadernya, Setya Novanto, di kursi Ketua DPR.
Memori buruk itu membuat PDIP siapkan kuda-kuda di 2024. Kekhawatiran Hasto didasari prediksi perolehan kursi dua partai yang beda tipis.
PDIP diprediksi memiliki 110 kursi DPR periode 2024-2029, sedangkan Golkar 102 kursi.
Berbagai kekhawatiran itu dibantah Ketua DPP Golkar Dave Laksono. Setidaknya, ia menyebut belum ada rencana untuk merevisi UU MD3 agar Golkar menjadi ketua DPR.
“Masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Baleg belum ada agenda untuk mengubah undang-undang tersebut,” ungkap Dave melalui pesan singkat, Selasa (26/3).
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai PDIP lebih berpeluang mempertahankan posisi ketua DPR. Menurutnya, situasi saat ini jauh berbeda ketimbang 2014.
Saat ini, PDIP berstatus partai penguasa Senayan. Pada 2014, PDIP baru saja menang. Sementara Golkar sudah punya barisan dan rekan koalisi kokoh di DPR.
“PDIP punya bola untuk bisa mengontrol agar hal itu tidak terjadi, apalagi sekarang kan menjadi ketua DPR. Tentu di sini tidak akan membiarkan hal itu terjadi seperti di tahun 2014,” kata Wasisto saat dihubungi, Rabu (27/3).
Wasisto berpendapat PDIP akan mati-matian mempertahankan kursi ketua DPR. Hal itu disebabkan mereka sudah kehilangan kekuatan di ranah eksekutif.
“Kursi ketua DPR ini yang akan jadi kekuatan politis PDIP di pemerintahan berikutnya di mana eksekutif dikuasai koalisi Gerindra. PDIP akan berupaya menguasai kursi ketua DPR,” ujarnya.
Terpisah, peneliti politik Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, melihat peluang Golkar merebut kursi ketua DPR tipis.
Dia beralasan kemungkinan hanya Golkar yang berkepentingan merevisi UU MD3. Sementara partai lainnya sudah nyaman dengan posisi saat ini, berbeda dengan kondisi di 2014.
“Saya melihat partai koalisi lainnya cenderung tidak terlalu berambisi karena ketika ada revisi UU MD3, hanya Golkar yang diuntungkan,” kata Ardha saat dihubungi, Selasa (26/3).
Ardha mengatakan Golkar perlu bekerja sangat keras bila ingin mendorong revisi UU MD3.
Mereka harus meyakinkan barisan pendukung presiden-capres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk kompak menggagas revisi melawan PDIP.
Dari delapan partai yang diprediksi lolos ke DPR periode 2024-2029, empat di antaranya merupakan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Mereka adalah Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sementara empat parpol lain di luar koalisi Prabowo-Gibran adalah PDIP, NasDem, PKS, dan PKB.
Ardha menilai ada cara lain Gokar untuk merebut kursi Ketua DPR adalah dengan menggalang dukungan dari partai koalisi lain untuk mengubah undang-undang agar bisa mendapatkan kursi ketua DPR.
Dia mencontohkan NasDem yang sudah berkomunikasi dengan Prabowo pasca-Pilpres 2024. Sebelumnya, di Pilpres 2024, NasDem ada di kubu Koalisi Perubahan yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Harus menyeberang ke koalisi Amin kemarin. Sementara di situ NasDem sudah mulai goyah dengan pernyataan Surya Paloh. Masih cukup menarik kita saksikan,” ucap Ardha.
Usai penetapan hasil pemilu 2024 kursi parlemen yang ditetapkan KPU, muncul “ketegangan” antara PDIP dan Golkar terkait posisi ketua DPR.
Pada pemilu 2024, PDIP menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak untuk DPR periode 2024-2029.
Terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang berlaku saat ini, para pengamat menilai PDIP sebagai pemenang berpeluang lebih besar untuk mempertahankan takhta di Senayan.
Ketentuan Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 saat ini menyebutkan Presiden DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai yang mempunyai jumlah kursi DPR terbanyak.
Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa undang-undang MD3 sedang direvisi, yang dapat menggeser kursi Ketua DPR dari pemenang pemilu.
PDIP pun mengeluarkan pernyataan keras. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada awal pekan ini memperingatkan Golkar untuk tidak mengulangi manuver kotor di 2014.
Saat itu, PDIP merupakan pemenang kursi terbanyak di DPR, namun mereka gagal mendapat kursi ketua DPR.
Pasalnya Golkar didukung sejumlah partai kemudian menginisiasi revisi UU MD3, dan partai berlambang pohon beringin itu berhasil menempatkan kadernya, Setya Novanto, di kursi Ketua DPR.
Memori buruk itu membuat PDIP siapkan kuda-kuda di 2024. Kekhawatiran Hasto didasari prediksi perolehan kursi dua partai yang beda tipis.
PDIP diprediksi memiliki 110 kursi DPR periode 2024-2029, sedangkan Golkar 102 kursi.
Berbagai kekhawatiran itu dibantah Ketua DPP Golkar Dave Laksono. Setidaknya, ia menyebut belum ada rencana untuk merevisi UU MD3 agar Golkar menjadi ketua DPR.
“Masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Baleg belum ada agenda untuk mengubah undang-undang tersebut,” ungkap Dave melalui pesan singkat, Selasa (26/3).
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai PDIP lebih berpeluang mempertahankan posisi ketua DPR. Menurutnya, situasi saat ini jauh berbeda ketimbang 2014.
Saat ini, PDIP berstatus partai penguasa Senayan. Pada 2014, PDIP baru saja menang. Sementara Golkar sudah punya barisan dan rekan koalisi kokoh di DPR.
“PDIP punya bola untuk bisa mengontrol agar hal itu tidak terjadi, apalagi sekarang kan menjadi ketua DPR. Tentu di sini tidak akan membiarkan hal itu terjadi seperti di tahun 2014,” kata Wasisto saat dihubungi, Rabu (27/3).
Wasisto berpendapat PDIP akan mati-matian mempertahankan kursi ketua DPR. Hal itu disebabkan mereka sudah kehilangan kekuatan di ranah eksekutif.
“Kursi ketua DPR ini yang akan jadi kekuatan politis PDIP di pemerintahan berikutnya di mana eksekutif dikuasai koalisi Gerindra. PDIP akan berupaya menguasai kursi ketua DPR,” ujarnya.
Terpisah, peneliti politik Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, melihat peluang Golkar merebut kursi ketua DPR tipis.
Dia beralasan kemungkinan hanya Golkar yang berkepentingan merevisi UU MD3. Sementara partai lainnya sudah nyaman dengan posisi saat ini, berbeda dengan kondisi di 2014.
“Saya melihat partai koalisi lainnya cenderung tidak terlalu berambisi karena ketika ada revisi UU MD3, hanya Golkar yang diuntungkan,” kata Ardha saat dihubungi, Selasa (26/3).
Ardha mengatakan Golkar perlu bekerja sangat keras bila ingin mendorong revisi UU MD3.
Mereka harus meyakinkan barisan pendukung presiden-capres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk kompak menggagas revisi melawan PDIP.
Dari delapan partai yang diprediksi lolos ke DPR periode 2024-2029, empat di antaranya merupakan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Mereka adalah Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Sementara empat parpol lain di luar koalisi Prabowo-Gibran adalah PDIP, NasDem, PKS, dan PKB.
Ardha menilai ada cara lain Gokar untuk merebut kursi Ketua DPR adalah dengan menggalang dukungan dari partai koalisi lain untuk mengubah undang-undang agar bisa mendapatkan kursi ketua DPR.
Dia mencontohkan NasDem yang sudah berkomunikasi dengan Prabowo pasca-Pilpres 2024. Sebelumnya, di Pilpres 2024, NasDem ada di kubu Koalisi Perubahan yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Harus menyeberang ke koalisi Amin kemarin. Sementara di situ NasDem sudah mulai goyah dengan pernyataan Surya Paloh. Masih cukup menarik kita saksikan,” ucap Ardha.
