Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah, membuat pernyataan mengejutkan terkait persoalan hak angket yang dilontarkan oleh kubu 01 dan 03 di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada Kamis (14/3/2024).
Fahri Hamzah mengatakan ia tidak percaya hak angket itu akan terjadi karena menurutnya semua partai politik itu takut jika kesimpulan hak angket nanti ternyata mengarah pada kejadian semua parpol dan pembubaran seluruh parpol.
“Jadi saya tidak percaya ada yang namanya angket ya karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa,” ucap Fahri Hamzah.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan Pembayaran THR ASN dan Gaji ke-13 Dilakukan Sebelum Lebaran
"Partai politik tidak akan berani mengambil risiko jika ada penyelidikan hukum, karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti mengatakan bubarkan semua partai politik yang ada sekarang karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini," lanjutnya.
Senior politikus Partai Gelora ini pun menjelaskan bahwa DPR RI yang koar-koar terkait hak angket ini sebetulnya bukan mewakili aspirasi rakyat tetapi karena ada perintah dari ketua umum partai untuk membuat huru-hara dan cuplikan terkait Pilpres 2024.
“Partai politik 9 tahun damai-damai saja, tiba-tiba setahun terakhir seolah-olah perdamaian, ini kan karena DPR-DPR itu disuruhnya dialog bang bukan karena aspirasi rakyat, tidak ada aspirasi rakyat, ini semua tentang ketua umum partai politik,” katanya .
Fahri pun mengakui bahwa dirinya sudah mengetahui skenario di belakang layar yang direncanakan oleh berbagai ketua parpol terkait hak angket ini.
"Karena saya tahu cerita bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua umum partai itu sudah ada mata utama, yaudahlah gak usah datang semua, nanti votingnya kalah, saya sudah tahu permainan ini bang, "ucapnya.
Ia pun meminta kubu 01 dan 03 untuk legowo dan tidak mengajukan hak angket karena pasangan Prabowo-Gibran hampir mendapatkan perolehan suara hingga 60 persen, artinya rakyat Indonesia memang banyak yang tidak sepakat terkait persoalan hak angket ini.
Baca Juga: Miris, Sekitar 48% Depot Air Minum Isi Ulang di Indonesia Dinyatakan Tidak Layak Beroperasi!
“Kan ini hampir 60 persen, marilah kita melihat bahwa inilah yang disebut dengan kehendak rakyat dan menghormatinya, karena faktanya demikian,” ujar Fahri dengan tegas.***
