Ratusan sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi seluruh Indonesia mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika.
Ketua STF Driyarkara Jakarta Simon Petrus Lili Tjahjadi mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar bersikap jujur dan adil yang merupakan cara berpikir dan laku dalam bernegara.
“Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika. Kemudian hukum akan ikut rusak juga,” ujar Simon dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube STF Driyarkara, Senin (5//2/2024).
Simon mengatakan, pihaknya telah mengawasi berbagai persoalan khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Menurut para begawan filsafat itu, setelah putusan MK yang sarat dengan pelanggaran etik Jokowi semakin jauh dari amanat yang diharapkan oleh para pemilihnya.
“Terutama menyangkut netralitas sikap negara yang Anda sering katakan dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya,” tutur Simon.
Lebih lanjut, Simon serta ratusan sivitas akademika STF dan teologi seluruh Indonesia mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan kekuasaan keluarga.
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata Simon, Indonesia didirikan agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pembentukan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan tersebut.
Simon lantas mengingatkan Jokowi dan jajarannya agar berpegang pada sumpah jabatan, berbakti kepada bangsa, memenuhi kewajiban secara adil.
“Kami meminta Anda (Jokowi) berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita semua,” tuturnya.
Tampak hadir dalam konferensi pers tersebut Guru Besar STF Driyarkara, budayawan, sekaligus rohaniwan Katolik Romo Franz Magnis Suseno.
Adapun begawan filsafat dari berbagai kampus di Tanah Air yang turut menandatangani ini adalah Profesor Armada RIyanto dari STF Widya Sasana Malang dan akademisi Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma SB Mulyatno, CB Mulyanto.
Kemudian, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero, Maumere; Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes, Pematangsiantar; Y. Subani, dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang; dan Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng, Minahasa.
Sebelumnya, sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi mengkritik penyelenggaraan demokrasi pemerintahan Presiden Jokowi.
Mereka antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.
Selain mereka, sejumlah pimpinan KPK periode 2003-2019 juga ramai-ramai mengingatkan Jokowi agar kembali berpegang pada kompas moral.
