Krisis politik tengah terjadi di Senegal. Parlemen salah satu negara di Afrika Barat ini memutuskan untuk menunda pemilihan presiden hingga 15 Desember, yang seharusnya digelar pada 25 Februari mendatang.
Dilansir Al Jazeera, Selasa (6/2/2024), kekacauan mulai pecah setelah pada 3 Februari lalu Presiden Macky Sall mengumumkan menunda pemilihan presiden pada akhir Februari nanti tanpa mengumumkan tanggal pengganti baru.
Sall mengatakan dia menunda pemilu karena perselisihan daftar calon dan dugaan korupsi di tubuh konstitusi yang menangani daftar tersebut. Alhasil, sehari setelah pengumuman, bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi pun tak dapat dihindarkan.
Situasi panas juga terjadi di dalam parlemen, di mana anggota parlemen oposisi dikeluarkan secara paksa dari majelis ketika mereka memperdebatkan keputusan Sall.
Dukungan parlemen datang pada Senin (5/2/2024) ketika 105 anggota parlemen dari 165 kursi memberikan suara mendukung tindakan tersebut, yang menunda pemilu hingga Desember dan mempertahankan Sall hingga penggantinya dilantik.
RUU tersebut awalnya menetapkan tanggal pemilu pada 25 Agustus, dan tindakan untuk menunda pemilu lebih lanjut kemungkinan akan menimbulkan risiko lebih banyak kerusuhan. Presiden yang menjabat maksimal dua periode itu sedianya akan meninggalkan jabatannya pada 2 April.
Sall sebelumnya mengatakan dia tidak berencana memperpanjang masa jabatannya, namun para pengunjuk rasa skeptis atas hal tersebut.
Para pemimpin oposisi mengecam usulan penundaan tersebut, yang diumumkan tepat saat kampanye akan dimulai, dan menganggapnya sebagai "kudeta konstitusional" dan serangan terhadap demokrasi.
Suasana di parlemen juga tegang karena beberapa anggota parlemen saling dorong dan dorong, sehingga berujung pada reses sementara.
Di sisi lain, ketika anggota parlemen memperdebatkan RUU tersebut pada Senin, pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang berkumpul di luar gedung parlemen di Dakar, membakar ban dan mengkritik Sall.
Demokrasi dalam Bahaya
Penundaan ini mendapat penolakan keras. Menurut dokumen Dewan Konstitusi, setidaknya tiga dari 20 calon presiden mengajukan gugatan hukum atas penundaan tersebut. Dua kandidat lagi telah berjanji untuk menantangnya melalui pengadilan.
Pihak berwenang untuk sementara membatasi akses internet seluler mulai Minggu malam, dengan alasan pesan kebencian di media sosial dan ancaman terhadap ketertiban umum. Beberapa sekolah memulangkan siswanya lebih awal.
Saluran televisi swasta Walf mengatakan saluran tersebut tidak lagi mengudara pada Minggu dan izinnya dicabut.
Human Rights Watch memperingatkan bahwa Senegal berisiko kehilangan kredibilitas demokrasinya.
"Senegal telah lama dianggap sebagai mercusuar demokrasi di kawasan ini. Ini sekarang dalam risiko," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Al Jazeera.
"Pihak berwenang perlu bertindak untuk mencegah kekerasan, mengekang aparat keamanan yang kejam, dan mengakhiri serangan mereka terhadap oposisi dan media. Mereka harus menghormati kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, serta memulihkan internet, dan mengembalikan Senegal ke jalur demokrasinya."
Krisis ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan dengan kekerasan seperti yang terjadi pada bulan Maret 2021 dan Juni 2023, yang mengakibatkan puluhan kematian dan ratusan penangkapan.
