Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berspekulasi soal sikap Partai NasDem akan merapat ke kubu Prabowo-Gibran, setelah Ketumnya Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (18/2/2024).
Juru bicara PKS, Muhammad Kholid menegaskan setiap partai politik memiliki hak dalam menentukan arah politiknya, dan tidak boleh diintervensi oleh partai lain sekalipun bagian dari koalisi. "Pertama, kami menghormati setiap langkah partai politik lain dalam membangun komunikasi politik. Jadi bagi kami, itu kewenangan otonom dari setiap partai politik," ujar Kholid melalui keterangannya, diterima di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Terkait apakah PKS akan mengikuti jejak NasDem, Kholid mengatakan belum pasti. Menurutnya, langkah politik PKS, akan ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur partai.
Dia mengatakan bahwa musyawarah tersebut akan dilakukan setelah semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU. Dan proses koreksi secara konstitusional sudah dijalankan dengan tuntas. "Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas. Izinkan kami tuntaskan perjuangan kawal suara ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Untuk itu, tutur dia, PKS saat ini masih berjuang keras mengawal suara rakyat agar proses Pemilu berlangsung secara jurdil. "Kami ingin proses pemilu ini jurdil, jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan. Sehingga hasil pemilu legitimate dan kredibel," katanya.
Kholid menyebut usai Pemilu kemarin partainya optimis mendapat perolehan kenaikan suara. Dia menyebut saksi-saksi dari partai masih terus mengawal jalannya penghitungan suara di KPU. "Dalam perhitungan sementara InsyaAllah kami optimistis suara PKS akan mengalami kenaikan. Kami s terus pantau dan kawal suara, saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan dengan jujur dan adil," ucapnya.
Sebelumnya, Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Minggu (18/2/2024). Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan ada pembicaraan terkait pemilu dalam pertemuan itu, tapi ia enggan membeberkan lebih jauh sedalam apa pembahasan terkait politik dan pemilu di antara kedua tokoh tersebut.
"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," katanya kepada wartawan, Minggu (18/2/2024).
Sementara pihak NasDem melalui Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut pertemuan kedua tokoh ini bisa saja untuk silaturahmi. "Benar sekali (ke Istana). Mungkin silaturahmi saja kali," ujar Sahroni.
Meski disebut sebagai silaturahmi biasa, tapi publik bisa saja menangkap sebagai pertanda Partai NasDem akan balik badan dari Timnas AMIN. Sebab sebelumnya, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memprediksi ada tiga partai politik yang berpotensi tergoda bergabung kubu Prabowo-Gibran, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem.
Alasannya sederhana, yakni ketiga partai itu tak cukup mempunyai pengalaman menjadi oposisi. "Saya tidak bisa membayangkan kalau PKB dan Nasdem itu siap beroposisi. Atau PPP," kata dia di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).
PKS Beri Sinyal Bakal Merapat?
PKS dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki sejarah kedekatan yang baik. Bahkan sejak Pemilu 2014, Gerindra dan PKS berkoalisi mendukung Prabowo sebagai capres melawan Jokowi. Koalisi mereka pun berlanjut di Pemilu 2019, hanya saja kedua partai ini tidak sejalan pada pesta demokrasi 2024.
Tapi bukan berarti koalisi ini mustahil berlanjut. Sebab, sinyal-sinyal merapatnya PKS sudah mulai kentara, salah satunya dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Belum lama ini, ia meminta semua calon presiden dan calon wakil presiden menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang. “Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Bahkan Mardani juga mengingatkan semua pihak untuk berhenti memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung. Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik (parpol) yang didukungnya.
“Tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” ucap dia.
