Guru-guru besar pengkritik Presiden Joko Widodo yang muncul jelang hari h pencoblosan Pemilu Serentak 2024, mendapat kritik balik dari pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Hal tersebut disampaikan Margarito dalam diskusi Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), bertajuk "Fenomena Inflistasi Politisi Partisan di Kampus", di Gado-Gado Boplo, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
“Lebih baik bagaimana Anda memikirkan postur negara berkeadilan,” ujar Margarito. Dia menjelaskan salah satu contoh kasus ketidakadilan dalam sistem bernegara di Indonesia saat ini, yang diambil dari lingkungan terdekatnya. Dia mengangkat soal pembagian kursi anggota parlemen DPR RI di wilayah kelahirannya, yakni di Maluku.
“Kursi di Maluku cuma 4, Maluku Utara 2, Gorontalo 3, dan ada beberapa daerah cuma 3. Tapi (jumlah) komisi (di DPR) ada 11,” urainya. Dia menuturkan, kritik yang disampaikan banyak guru besar dari berbagai universitas tidak lantas memberikan solusi praktis, malah malah memunculkan kontroversi yang potensi menimbulkan polemik di masyarakat.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar gugur-guru besar tidak bermaksud atau bahkan ikut campur dalam urusan politik praktis di momen Pemilu Serentak 2024.
"Ada maksud para guru besar menawarkan gagasan soal ini ke presiden," demikian Margarito menambahkan.
