Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) membantah keras narasi Paslon 02 Prabowo-Gibran terkait hilirisasi nikel.
Dalam opininya, JK menyatakan, dimasa Presiden Joko Widodo (Jokowi), disempurnakan hilirisasi itu melalui Undang-undang No. 3 tahun 2020 dengan memberi kemudahan dan insentif.
Hilirisasi ini banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Sama yang dilakukan di PT Aneka Tambang di Kolaka dan PT Vale di Luwu, Sulsel.
JK memaparkan, untuk mengetahui keberhasilan hilirisasi itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan negara dan devisa, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, terbukanya lapangan kerja dan transfer teknologi lingkungan sejalan dengan ESG.
JK menyoroti tingkat kemiskinan di tiga daerah itu justru meningkat berdasarkan data BPS.
“Artinya, hilirisasi tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut,” ungkap JK yang terbit pada Harian Kompas, 6 Februari 2024.
Lapangan kerja memang meningkat tapi pendapatan tertinggi dinikmati pekerja asing. Belum lagi bekas-bekas tambang yang menganga dan kaut yang kuning karena pencemaran.
Meski Presiden Jokowi mengklaim pencapaian luar biasa hilirisasi nikel tahun 2022 yakni ekspor nikel Rp519 Triliun.
Menurutnya, hilirisasi itu perlu dievaluasi. Politisi Akbar Faizal memuji data terukur yang disajikan Jusuf Kalla terkait hilirisasi nikel tersebut.
“Yth. Bapak Pres @jokowi, saya terhenyak membaca artikel Pak JK di Kompas dua hari lalu. Hilirisasi Bapak yang juga jadi narasi utama Capres @prabowo & @gibran_tweet dibantah seluruhnya oleh mantan wakil Bapak dengan data terukur. Siapa yang hrs kami percaya? @luhut_binsar @bahlillahadalia,” kata Akbar Faizal dalam akun X, Sabtu, (10/2/2024).
