Keputusan Presiden Joko Widodo mengakomodir Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berpeluang memperkeruh hubungan tidak harmonis dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengamati, PDIP tidak lagi dianggap sebagai kekuatan politik yang berpengaruh bagi Jokowi. Sebabnya, dalam rangkaian Pilpres 2024, dia membuat sejumlah hal yang mendukung partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Presiden Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri ATR/BPN. Ini menunjukkan Jokowi sudah tak memikirkan PDIP sama sekali. Tentu hal itu akan berbalas oleh sikap PDIP," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).
Menurutnya, balasan yang akan dilakukan PDIP salah satunya menyatakan sikap keluar dari Kabinet Indonesia Maju. Faktornya, disebutkan Efriza, adalah arah politik Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2.
"Hubungan PDIP dan Jokowi bukan lagi berseberangan atau sekadar tak akur, tapi sudah memungkinkan menghasilkan sakit hati dan kecewa," kata Efriza.
Maka dari itu, Efriza meyakini PDIP menganggap Jokowi telah melakukan dosa politik, dan potensi tidak akan membekingi pemerintahan hasil Pemilu 2024.
"Ini menunjukkan akan berat bagi Prabowo ketika dilantik, yang merupakan kelanjutan pemerintahan Jokowi untuk mengajak PDIP. Karena ada kader durhaka kepada organisasinya dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," demikian Efriza.
