Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jangan latah ikut bergabung dengan koalisi pemenang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah, PKS lebih baik menjadi oposisi alias di luar kekuasaan.
"PKS sebenarnya leluasa menentukan posisi, tetapi dengan situasi yang ada, akan lebih baik jika oposisi," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).
Menurutnya, PKS akan semakin dilirik masyarakat sebagai partai yang kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di parlemen.
"Pasca Pilpres 2024, PKS terlihat mulai mendapatkan simpati di luar pemilih tetapnya, misalnya PKS menjadi satu-satunya yang menolak kenaikan tarif ibadah haji. Ini sudah cukup memantik pemgetahuan publik soal posisi politik PKS," kata Dedi.
Jika disandingkan dengan PDIP, kata Dedi, maka kekuatan oposisi menjadi lebih baik. Meskipun, Dedi memandang PKS dan mitra koalisi Prabowo-Gibran tidak memiliki persoalan serius dengan koalisi pemenang.
"Artinya, jika PKS harus bersama PDIP mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ini juga bisa terjadi, meskipun PKS juga tidak memiliki persoalan dengan Prabowo dan mitra koalisinya," tutup Dedi.
