Ratusan civitas academica Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang terdiri dari guru besar, akademisi, alumni, dan mahasiswa menyatakan sikapnya merespons kondisi negara dan politik Indonesia belakangan.
Manifesto atau pernyataan Civitas Unair itu dibacakan Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Hotman Siahaan di depan Gedung Sekolah Pascasarjana Unair B, Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2) siang.
Hotman mulanya menerangkan pada masa kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa bersepakat untuk memilih bentuk republik sebagai sistem kenegaraan negara kita, bukan monarki dan bukan pula kerajaan.
Maknanya, kata dia, Republik Indonesia adalah milik semua, bukan milik sekelompok kaum bangsawan maupun yang golongan kaya saja. Dia menegaskan, Indonesia adalah milik semua warga yang diperlakukan setara.
Pihaknya menegaskan dengan pilihan terhadap sistem republik artinya Republik Indonesia memiliki tujuan bernegara yang menempatkan kekuasaan di bawah konstitusi. Konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, "rule of law bukan rule by the law."
"Memilih sistem republik artinya dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga, maupun kepentingan personal apapun tujuan dan caranya," kata Prof Hotman.
Sementara itu, kata dia, publik kini sedang menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik.
Hal itu tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan.
"Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres," ucapnya.
"Kemudian indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral, sampai ketidaktegasan kepemimpinan pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam Pilpres 2024, yang memiliki kecenderungan membela paslon tertentu yang memiliki hubungan kekeluargaan," tambahnya.
Hal ini, kata dia, menunjukkan ketidakadaan teladan etis republik yang seharusnya dicontohkan oleh pemimpin negeri ini.
Reformasi 1998, penyelenggaraan negara anti-KKN
Lebih lanjut, dalam perjalanan Republik Indonesia, perjuangan menegakkan demokrasi berlangsung sejak tahun 1998 dengan jatuhnya Soeharto. Peristiwa itu telah membawa pengorbanan, darah, nyawa, dan airmata.
"Termasuk dua mahasiswa FISIP Unair Herman Hendrawan dan Petrus Bimo," kata Hotman.
Setelah reformasi 1998, dia mengatakan pelan-pelan seluruh rakyat dan bangunan kelembagaan Republik Indonesia perlahan-lahan melangkah menuju tatanan demokrasi yang diperkuat dan diikat TAP MPR tahun 1999 perihal Penyelenggaran Negara yang bersih dan anti-KKN.
Hal Itu menegaskan ikrar tegaknya etika republik dalam bernegara. Atas dasar itulah sebagai bagian dari entitas masyarakat sipil, covitas Unair tidak menghendaki Indonesia untuk jatuh kembali pada situasi kegelapan yang mengkhianati jati dirinya sebagai negara republik, sekaligus negara demokrasi.
"Karena itu kami menyerukan secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia [Joko Widodo/Jokowi] untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN untuk tidak memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024, apalagi paslon yang bersangkutan terindikasi bertabrakan dengan prinsip republik, amanah reformasi dan demokrasi," tutur Hotman.
Hotman mengatakan,Presiden Jokowi juga harus ingat, legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya selama 9 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN.
"Hendaknya demikian pula saat akan mengakhiri pemerintahannya Presiden seharusnya mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut," ucapnya.
Isi lengkap Manifesto Civitas Unair:
- Mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik pelanggengan politik kekeluargaan.
- Mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati dan kemerdekaan atas atas hak-hak sipil dan politik, juga ekonomi, sosial dan budaya bagi tiap Warga Negara. Kebebasan berbicara, berekspresi, dan pengelolaan sumberdaya alam, karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa.
- Mendesak penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi penguasa, tanpa kecurangan, tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktik jual beli suara (politik uang) yang dilakukan oleh peserta pemilu. Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi agregasi, dan pendidikan politik warganegara.
- Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar-mimbar akademik di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga muruah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas academica demi tegaknya republik.
