Fenomena maraknya peringatan dari dunia kampus terhadap cawe-cawe Presiden Joko Widodo dan potensi kecurangan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Politikus Akbar Faizal.
Menurutnya, seharusnya tidak ada masalah komunikasi antara Presiden Jokowi dengan akademisi.
"Seharusnya tak ada problem komunikasi antara Presiden Jokowi dengan masyarakat akademik," ujar Akbar dalam keterangannya di X @akbarfaizal68, Jumat (9/2/2024).
Akbar menyampaikan pandangannya terkait kritikan para akademisi tersebut dengan menyoroti hubungan Jokowi dengan lingkungan akademik.
"Orang terdekatnya adalah eks Rektor UGM," ujarnya.
Menurutnya hal itu mengindikasikan bahwa Presiden seharusnya memiliki akses yang cukup baik dengan kalangan akademisi.
Bahwa jika ada gerakan perlawanan serius yang dimulai dari UGM, maka hal itu menandakan adanya masalah serius yang perlu diperhatikan.
Pernyataan ini menyoroti potensi ketegangan antara pemerintahan Jokowi dengan kalangan akademik, terutama jika kritik yang disampaikan oleh para akademisi dianggap sebagai isu yang signifikan.
"Jika ada gerakan perlawanan serius yang dimulai dari UGM pula, maka saya yakin memang ada problem serius," tandasnya.
Komentar Akbar ini menambah kompleksitas dalam pembahasan mengenai kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang berasal dari kalangan akademik.
Pandangannya memberikan perspektif baru terhadap dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat akademik serta implikasinya terhadap tata kelola negara dan pembangunan demokrasi di Indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya, pertimbangan serius terkait reaksi keresahan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar dari berbagai universitas terhadap Presiden Jokowi mendadak datang dari istana.
Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, menyampaikan hal ini dalam Dialog Satu Meja the Forum yang berlangsung pada Rabu malam (7/2/2024).
Rumadi Ahmad menekankan bahwa KSP memberikan perhatian yang serius terhadap situasi ini.
Sementara, Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa ada skenario di balik kritikan yang dilontarkan oleh sejumlah akademisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia sebagai mantan aktivis menilai gerakan dari para akademisi itu ditunggangi oleh pihak yang menguntungkan Paslon tertentu.
Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas maraknya petisi dari sejumlah akademisi yang mengkritik Presiden Jokowi.
Meskipun tidak menjelaskan secara rinci skenario apa yang dimaksud, Bahlil menekankan bahwa setiap persepsi atau komentar harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta memiliki landasan hukum yang jelas.
Prof Tasrief Surungan, anggota Dewan Kehormatan Unhas dan salah seorang yang hadir dalam pembacaan petisi dari kampus Unhas pada Jumat 2 Februari lalu, menegaskan bahwa petisi itu tidak lebih dari himbauan moril kepada pucuk pimpinan nasional dan jajarannya serta penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, agar melaksanakan pesta demokrasi sesuai azasnya, jujur dan adil.
Dalam kaitan dengan seruan dunia kampus, petisi yang disampaikan oleh para profesor sebenarnya adalah reaksi terhadap aksi yang berawal dari rentetan penyampaian Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan.
Mulai dari ungkapan "akan cawe-cawe dalam pemilu", hingga pernyataan "presiden boleh kampanye". (Muhsin/fajar)
