Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mencuat.
Sejumlah pihak meminta Jokowi diturunkan sebelum Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 digelar. Membahas soal pemakzulan Jokowi, lantas sejak kapan isu ini mulai berembus?
Munculnya isu pemakzulan Jokowi bermula saat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirimkan surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 lalu.
Surat itu tentang saran untuk memakai hak angket guna memulai proses pemakzulan atau impeachment kepada Presiden Jokowi.
Langkah ini dilakukan Denny sebagai buntut dari pernyataan Jokowi yang mau campur tangan alias cawe-cawe dalam konteks Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Menurut Denny, cawe-cawe yang dilakukan Kepala Negara menjelang Pilpres itu masuk dalam pelanggaran konstitusi.
Denny, melalui akun Twitter-nya, kini X, menyampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi.
“Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang Tokoh Bangsa, yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya,” tulis Denny di akun X pribadinya, @dennyindrayana pada 7 Juni 2023.
Wacana pemakzulan Jokowi muncul lagi pada Oktober 2023. Opsi penurunan jabatan kepala negara tersebut digaungkan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Alasannya, Jokowi diduga mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
“Kalau jadi dan faktanya verified, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi,” kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.
Terbaru, wacana pemakzulan Jokowi mencuat lagi baru-baru ini setelah sejumlah tokoh dan masyarakat sipil atas nama Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mendatangi Menkopolhukam Mahfud Md.
Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024, itu, mereka meminta Mahfud memakzulkan Jokowi sebelum Pemilu 2024.
“Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi,” kata Mahfud MD.
Sedikitnya ada 22 orang yang mendatangi Mahfud untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Di antara mereka adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal Purn Suharto.
Tuntutan itu buntut dugaan pelanggaran konstitusional yang dilakukan Jokowi. Antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi (MK) dan intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tanggapan pihak Istana
Menanggapi isu tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan isu mengenai pemakzulan Presiden Jokowi adalah mimpi politik.
Istana menerima kritik terhadap Presiden, namun mengingatkan ada pihak yang mengambil kesempatan menjelang Pemilu 2024.
Dalam negara demokrasi, kata Ari, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan mimpi-mimpi politik adalah sah-sah saja.
“Apalagi saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral,” kata Ari saat dihubungi Tempo pada Jumat, 12 Januari 2024
Ari Dwipayana juga mengatakan isu mengenai pemakzulan tidak mengganggu Jokowi. Ia mengatakan Presiden tetap bekerja seperti biasanya.
Presiden disebut tengah fokus bekerja untuk masyarakat di tahun pemilu 2024. Apalagi, kata Ari, banyak hal yang harus diselesaikan Presiden dalam tahun terakhir pemerintahnya.
“Beliau tidak terlalu terganggu ya dengan wacana ini, karena beliau tetap bekerja seperti biasanya. Karena tugas pemerintahan semakin berat, terutama 2024 ini banyak hal yang harus diselesaikan oleh presiden,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Januari 2024.
Ari mengatakan, Jokowi masih dipercaya oleh masyarakat. Terbukti dari survei sejumlah lembaga survei yang kredibel menunjukkan tingkat kepuasan di atas 75 persen sampai saat ini.
Tidak hanya di level survei, menurut Ari, dalam kunjungan kerja ke daerah, antusiasme masyarakat juga tinggi dalam menyambut dan dialog dengan presiden.
“Itu tanda presiden bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya.
