Fraksi PDIP DPRD Solo meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.
Desakan mundur itu muncul setelah Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai cawapres 02 yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
Cutinya Gibran untuk kampanye dianggap mengganggu roda pemerintahan Pemkot Solo.
DPRD Solo menyebut ada sejumlah peraturan daerah yang belum dibuatkan peraturan wali kota (perwali) imbas Gibran kampanye.
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan memang sebaiknya Gibran mundur agar Pemkot Solo dapat bekerja maksimal.
“Kalau saya, dari Fraksi PDIP sudah menyampaikan seperti itu. Ya tergantung Mas Gibran karena tidak diatur (mundur dari Walkot karena maju cawapres Pemilu 2024). Tinggal bagaimana etika untuk memimpin Solo,” ujar Rudy, Kamis (18/1).
Dia mengatakan, waktu menjadi Wakil Wali Kota Solo dan maju jadi wali kota di Pilkada Solo, ia mundur.
Ia mengingatkan pada Gibran untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan Fraksi PDIP.
Dia menilai kinerja Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa — yang juga politikus PDIP — sudah bagus.
Namun demikian, karena tidak bisa ambil kebijakan sendiri dan harus menunggu Gibran, ini menjadi persoalan lain.
“Ini bisa menghambat kerja dari pemerintahan. Perda yang tidak ada perwalinya, tidak bisa dijalankan ke warga. Karena kebijakan tetap ada di tangan Mas Wali (Gibran),” kata Rudy.
Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, PDIP Solo tetap akan mengawal pemerintahan Kota Solo.
Terlebih banyak kekurangan pada 2023 terutama soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
“Kita tetap akan mengawal pemerintahan ini sebaik-baiknya, biarpun ini PAD 2023 tidak tercapai, pada 2024 harus dicarikan solusinya sebaik-baiknya. Jangan sampai tahun ini terulang,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, hubungan Gibran dan PDIP — yang mengusung anak Jokowi pada Pilkada Solo 2020 — memburuk setelah Gibran memutuskan berduet dengan Prabowo dalam Pilpres 2024. Prabowo-Gibran menjadi rival jagoan PDIP, Ganjar-Mahfud.
