Pengamat politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menilai, capres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan, yang sudah tiga kali berkunjung ke Sumatra Barat (Sumbar) dalam setahun terakhir, berpotensi menggerus suara saingan terberatnya, yaitu Prabowo Subianto.
Pada helatan Pilpres 2014 dan 2019, Sumbar merupakan lumbung suara bagi Prabowo. Kini, menurut Asrinaldi, ada potensi suara Prabowo di Sumbar tergerus oleh pasangan Anies-Muhaimin.
"Kedatangan Anies tentu membawa dampak pada keyakinan masyarakat Sumbar kepada dirinya yang maju sebagai calon presiden," kata Asrinaldi ketika dikonfirmasi di Kota Padang, Sumbar, Kamis (2/11/2023).
Anies kembali bersafari politik di Sumbar pada Rabu dan Kamis (1-2/11/2023). Eks gubernur DKI tersebut berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.
Lawatan pertama di Tanah Minangkabau, dilakukan Anies pada medio Desember 2022. Kemudian yang kedua pada Agustus 2023. Dan yang ketiga pada awal Oktober 2023.
Menurut Asrinaldi, masyarakat Sumbar jelas akan memilih pasangan yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB tersebut, karena besarnya perhatian Anies. Dia menyebut, Anies berpotensi menang di Sumbar, tapi tidak sebesar ketika Prabowo meraih suara hampir 86 persen pada Pilpres 2019. "Apalagi (Pilpres 2024) dengan tiga pasang, tentu suara akan terbagi," kata Asrinaldi.
Sementara, lanjut dia, simpati masyarakat Sumbar juga bisa didapat capres PDIP Ganjar Pranowo setelah manggaet Mahfud MD. "Dengan sosoknya yang nasionalis dan negarawan tentu mendapat simpati masyarakat Sumbar dan akan menambah suara ke pasangan Ganjar-Mahfud," ucap Asrinaldi.
Sementara itu, saat kunjungan di Sumbar, Anies menyebutkan pilihan ada di tangan rakyat yang akan memilih di TPS Februari 2024. Dia pun mengaku bersama cawapresnya, Abdul Muhaimin Iskandar, membawa konsep perubahan.
"Kami tawarkan kepada masyarakat Sumbar mau melanjutkan yang sekarang ada atau mau perubahan? Mau keberlanjutan atau perubahan?" kata Anies kala menyapa pendukungnya di Makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Kabupeten Padang Pariaman, Rabu (1/11/2023). "Kami menawarkan perubahan," tambahnya.
