Perlahan tapi pasti, politisi PDIP mulai berani mengusik eksistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika tadinya kader PDIP membela mati Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan.
Satu-persatu politisi PDIP mulai mengungkap kebusukan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaan.
Jokowi dianggap tak rela melepas kekuasaan, karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah ayng didapat.
Salah satu politisi PDIP yang berani bicara blak-blakan itu aalah Masinton Pasaribu. Sebagai mantan aktivis, Masinton menyebut Jokowi 'silau' atas hasil survei kepuasan publik.
"Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021 covid dan apa segala macam. Pola penanganan covid baik dan dipuji-puji orang itu iya," kata Masinton di Jakarta, Minggu (29/10/2023).
"Kemudian ia melanjutkan, ini lagi-lagi silau dengan yang namanya approval rating," imbuhnya.
"Approval rating atau tingkat keputusan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi," sambungnya.
Masinton lalu membenarkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan covid.
"Karena rakyat memilih presiden untuk dia bekerja, tapi apakah rakyat setuju jika presiden ditambah periodenya, tentu tidak," kata Masinton.
Menurutnya, hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, nabrak aturan, maka rakyat menolak, maka tertolak ketiga periode itu.
"Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah, iya. Walaupun kita memperdebatkan angkanya," ucapnya.
"Berapa persennya kita masih bisa perdebatkan itu benar tidak di atas 70 persen," imbuhnya.
"Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu, tidak kata rakyat," tegas Masinton.
Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membenarkan adanya permintaan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.
Hasto mengatakan mulanya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan.
Dia mengaku sempat bertemu dengan menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.
Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.
Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.
"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.
Menurut Masinton, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait capres-cawapres telah dirancang untuk melanggengkan kekuasaan.
