Sentimen kader Partai Demokrat terhadap Muhaimin Iskandar tampaknya masih berlanjut.
Pasca Muhaimin Iskandar menjadi cawapres Anies Baswedan, kader Partai Demokrat banyak yang merasa kecewa.
Termasuk, Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil ia mulai mempertanyakan klaim Muhaimin Iskandar yang berjanji akan membuat BBM gratis hingga tunjangan ibu hamil Rp6 juta jika memenangkan Pemilu 2024.
Kader Partai Demokrat ini menilai bahwa janji kampanye Muhaimin Iskandar haya pepesan kosong.
Oleh sebab itu, secara tegas Hasbil meminta Muhaimi Iskandar tidak menipu rakyat.
Hasbil Lubis kader Partai Demokrat sentil janji kampanye Muhaimin Iskandar yang menipu rakyat
"Jangan tipu-tipulah," ujar Hasbil dalam Twitter @Hasbil_Lbs, Kamis, 7 September 2023 dikutip HARIAN HALUAN.
Ia yang mengaku sebagai lulusan S1 Teknik Kimia merasa lucu atas janji Muhaimin Iskandar.
Pasalnya, sejak era kejayaan Pertamina di Era Soeharto saja tidak ada janji-janji bahwa BBM akan diberikan secara cuma-cuma.
Sehingga, menurutnya janji Muhaimin Iskandar ini tidak masuk di akal.
"Saya sebagai sarjana teknik kimai ketawa baca janji ini," ucap Hasbil.
"Bagaimana mungkin BBM gratis? Bahkan ketika kejayaan Pertamina di Era Soeharto tidak pernah muncul narasi yang seperti ini," imbuhnya.
Sekalipun berupa subsidi, Hasbil menilai tidak masuk dalam perhitungan dengan keuangan negara.
"Mau disubsidi? APBN kita saja saat ini selalu defisit hampir Rp600 triliun," tegasnya.
Serangan demi seragan tampaknya mulai harus diterima Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Bukan hanya dari lawan politiknya, Muhaimin Iskanda juga mendapat perlawanan dari putri almarhum Gus Dur, Alissa Wahid.
Pasalnya, Muhaimin Iskandar dianggap selalu menjual nama Gus Dur demi mendapatkan simpati publik.
Padahal, Alissa Wahid menganggap Muhaimin Iskandar sebagai pengkhianat karena mengkudeta dan menyakiti Gus Dur kala sebagai Ketua Umum PKB.
Muhaimin Iskandar yang selalu mengafiliasikan PKB dengan NU pun ditentang keras oleh Yahya Cholil, Ketua Umum PBNU.
Yahya menegaskan bahwa NU bukan alat politik praktis, bukan partai politik namun organisasi keagamaan kemasyarakatan, sehingga tidak seharusnya Muhaimin Iskandar selalu menjual nama NU.***
