Pemerintah diminta tidak terjerumus pada jebakan utang dari China yang mulai menekan Indonesia agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut pendapat Direktur Eksekutif Setara Insitute Piter Abdullah, Indonesia dalam posisi dilematis di proyek KCJB. Pasalnya, proyek tersebut sudah berjalan hampir 70 persen dan sulit untuk dihentikan.
“Dihentikan susah. Kalau dihentikan malah jadi masalah,” kata Piter ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/4).
Pihaknya meminta pemerintah agar tegas terhadap China, dengan merujuk pada perjanjian awal pembangunan proyek KCJB, di mana pemerintah dan China bersepakat suku bunga pinjaman di 2 persen.
“Pemerintah harus lebih tegas ya, ini kan seharusnya merujuknya pada perjanjian awal. Perjanjian awalnya seperti apa, jadi jangan pemerintah itu didikte oleh dalam hal ini oleh China,” tegasnya.
Piter mengingatkan pemerintah, bahwa proyek KCJB merupakan proyek bussiness to bussiness (B to B) bukan Government to Government (G to G), maka harus dihindari melibatkan APBN dalam proyek tersebut.
“Harus dihindari kalau seandainya government dealnya dengan bisnis ya. Jadi, saya kira pemerintah harus lebih tegas berpatokan pada perjanjian awal dari pembangunan kereta api cepat itu,” ucapnya.
“Jangan terkesan didikte oleh China, ini yang saya kira menjadi penting. Semakin pemerintah terlihat didikte oleh China, semakin banyak persepsi negatif terhadap proyek kereta api cepat,” demikian Piter.
