Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari pernyataan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini soal Perppu Cipta Kerja.
Perihal partisipasi masyarakat, Faldo menjelaskan Satgas Ciptaker sudah melakukan berbagai kegiatan di semua daerah. Pernyataan itu untuk membalas kritikan BEM Universitas Indonesia (UI).
"Kalau Anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau memang peduli, ya datang dari kemarin-kemarin. Tapi kalau cuma teriak begini, ya silakan saja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik Anda," ujar Faldo.
Menanggapi pernyataan tersebut, Refly menyebut sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas Cipta Kerja merupakan sosialisasi eksklusif, bukan menunjukkan partisipasi yang dimaksud Undang-Undang.
Adapun partisipasi yang dimaksud Undang-Undang adalah partisipasi dalam proses pembahasan Undang-Undang di DPR di mana di sana ada perintah untuk membukanya ke ruang publik.
“Partisipasi yang dimaksud dengan Undang-Undang itu adalah partisipasi dalam proses pembahasan Undang-Undang di DPR dimana itu ada perintah untuk membukanya ke ruang publik,” ujar Refly, dikutip dari kanal YouTube pribadi pada Jumat (24/3/2023).
Refly kemudian mengungkap dirinya pernah diundang dua kali oleh pihak Istana terkait draft Undang-Undang Cipta Kerja ini.
“Saya pernah diundang dua kali oleh tim dari Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara terkait dengan drafting Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini. Saya kira mau dilakukan RUU dan untungnya saya nggak datang,” ceritanya.
Tetapi, Refly bersyukur tidak datang karena apa yang terjadi di sana tidak seperti yang dibayangkannya dan justru menunjukkan bahwa tidak ada kegentingan memaksa dalam pengesahan Perppu Cipta Kerja.
“Jadi lucu. Perppu kok pakai sosialisasi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa,” ujar ahli hukum sekaligus pengamat politik ini.
