Rencana Komisi III DPR RI membentuk Pansus untuk menelusuri transaksi gelap Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diyakini bakal didukung rakyat Indonesia.
Terlebih, dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ratusan triliun di Kementerian yang pimpin Sri Mulyani Indrawati itu mencuat saat pemerintah mengklaim telah berusaha memberantas kemiskinan.
Begitu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, dalam cuitan akun Twitter @AnthonyBudiawan yang dikutip Redaksi, Kamis (23/3).
“Rakyat dukung penuh Komisi III DPR segera bentuk pansus dugaan megaskandal korupsi dan TPPU di Kemenkeu agar transparan. Karena menyangkut penerimaan negara,” tegas Anthony.
Lagipula, lanjut ekonom senior itu, pembentukan Pansus di DPR RI tidaklah sulit. Minimal 20 anggota dari 2 fraksi di DPR RI.
“Semoga Demokrat dan PKS (oposisi, red) segera menjadi inisiator pembentukan pansus TPPU di Kemenkeu,” harapnya.
Akan lebih bagus, menurut Anthony, kalau fraksi Partai Nasdem pun turut mendukung pembentukan Pansus.
“Jangan biarkan penjahat keuangan bebas berkeliaran dan lolos dari jerat hukum,” pungkasnya.
